#Repost @humas_lumajang
——
Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 menjadi momen reflektif sekaligus inspiratif bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mempertegas arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi nasional. Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma atau yang akrab disapa Mas Yudha menghadiri peringatan tersebut secara virtual dari Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Jumat (25/4/2025), dan menyampaikan komitmen kuat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing dan berpihak pada rakyat.
Peringatan nasional yang dipusatkan di Balikpapan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga, antartingkat pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyoroti delapan fokus pembangunan strategis, mulai dari kemandirian pangan dan energi, kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Otonomi Bukan Sekadar Kewenangan, Tapi Komitmen untuk Melayani
Merespons arah kebijakan nasional tersebut, Mas Yudha menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang siap menjadi bagian aktif dari gerak maju bangsa. Ia menekankan bahwa semangat otonomi daerah harus dimaknai bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan sebagai komitmen moral untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui semangat otonomi daerah, Lumajang berkomitmen untuk terus membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Kami optimistis dengan sinergi yang kuat, pembangunan dapat merata hingga ke pelosok,” ujar Mas Yudha usai mengikuti peringatan.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai inovasi yang telah dan sedang dikembangkan Pemkab Lumajang menjadi wujud nyata dari semangat Otoda: mulai dari pelayanan publik berbasis digital, penguatan desa melalui program berbasis potensi lokal, hingga pembenahan tata kelola birokrasi yang responsif dan adaptif.